Samarinda – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Dr. Stepanus Madang, S.Sos., M.M., menghadiri Forum Jasa Konstruksi Kalimantan Timur Tahun 2025 yang digelar di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Rabu (3/9/2025).
Forum tahunan ini dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mewajibkan adanya pertemuan minimal satu kali dalam setahun sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan informasi antara masyarakat jasa konstruksi, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Tahun ini forum mengusung tema “Jasa Konstruksi Kalimantan Timur Menuju Konstruksi Berkualitas.”
Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Ma’ ud , S.E., M.E., Wakil Gubernur Kaltim, Ir. H Seno Aji, M.Si., Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PU, Boby Ali Azhari secara daring, Ketua LPJK Kementerian PU, Taufik Widjoyono, Wakil Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kaltim, Agus Dwi Fitriyanto.
Dalam keterangannya, Sekda Mahulu menilai forum ini memberi banyak masukan, khususnya terkait kesiapan daerah dalam mewujudkan konstruksi yang berkualitas.
“Banyak hal positif yang bisa kita petik, terutama dari arahan Bapak Gubernur yang beberapa kali menyinggung Mahulu, termasuk kebijakan percepatan penanganan keterisolasian melalui pembangunan jalan,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa kualitas jasa konstruksi tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga kesiapan penyedia jasa, sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, hingga ketersediaan bahan konstruksi.
Sekda juga menyoroti pentingnya aspek keselamatan pekerja konstruksi, yang menurutnya harus menjadi perhatian utama penyedia jasa.
“Ini berkaitan dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Keselamatan dan keamanan pekerja wajib diprioritaskan,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa Mahulu perlu segera memiliki Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jasa Konstruksi sebagai landasan hukum.
“Undang-undang dan Peraturan Gubernur sudah ada, tapi di daerah kita belum. Ini wajib segera ditindaklanjuti,” katanya.
Sekda juga menambahkan bahwa sistem jasa konstruksi di Mahulu perlu dibangun terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar penyelenggaraannya transparan, efektif, dan berkualitas meski Mahulu merupakan daerah otonom baru.
Terkait pembangunan infrastruktur jalan, Sekda Mahulu menyampaikan apresiasi atas perhatian Gubernur Kalimantan Timur, yang tahun ini telah mengalokasikan sekitar Rp208 miliar untuk pembangunan jalan menuju Mahulu dengan konstruksi rigid (beton), bukan sekadar aspal.
“Pembangunan jalan ini membutuhkan biaya besar. Karena itu, dukungan keberlanjutan dari pemerintah pusat melalui APBN dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) tetap sangat diharapkan. Pembagian kewenangan sudah jelas, mana yang ditangani provinsi, pusat, maupun kabupaten,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pemkab Mahulu juga tidak tinggal diam. Beberapa ruas jalan poros antar-kecamatan dan jalan kampung terus dikerjakan sesuai kewenangan daerah.
“Bapak Gubernur juga meminta kita ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan jalan agar sesuai dengan perencanaan,” tambahnya. (Prokopim/tha)
Tidak Ada Komentar