Samarinda – Wakil Bupati (Wabup) Mahakam Ulu (Mahulu), Drs. Yohanes Avun, M.Si., menghadiri Kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan sekaligus dirangkaikan Rapat Koordinasi Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Kegiatan ini digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Selasa (05/08/25) dengan mengusung tema “Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi, Digitalisasi daerah, dan Akselerasi Program Makan Bergizi untuk Ketahanan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”, yang dibuka secara langsung dari Jakarta secara daring oleh Gubernur Provinsi Kaltim, H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E.
Hadir pula dalam kegiatan ini secara Luring Wakil Gubernur Ir. H. Seno Aji, M.Si., Sekretaris Daerah Prov. Kaltim, Dra. Sri Wahyuni, M.P.P., 10 Pimpinan dari Kabupaten/Kota, pimpinan instansi vertikal, TNI dan Polri, TP PKK dan lainnya.
Dalam arahan Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud menyampaikan, tentu seluruh program yang dibahas pada hari ini semua terhubung dari inflasi bisa terjaga, digitalisasi yang efisien, perlindungan yang kuat serta intervensi gizi yang tepat, semua ini akan bermuara pada satu tujuan yaitu memberikan kesejahteraan masyarakat kaltim yang impulsif serta berkelanjutan.
“Alhamdulilah tingkat inflasi kaltim per Juli 2025 kita 2,08 persen dibawah inflasi nasional. Tapi jangan lengah, karena setiap mendekati hari besar keagamaan, inflasi tetap terjadi,” pesannya.
Lebih lanjut Gubernur Kaltim meminta agar Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota semakin aktif dan praktis, serta jangan hanya menunggu rapat-rapat rutin tetapi harus mampu respon cepat dinamika yang terjadi dilapangan. Kuncinya adalah data dan fakta bukan menggunakan rasa.
Strategi utama dalam penekanan inflasi juga dapat memanfaatkan keragaman pangan lokal yang dimiliki setiap daerah yaitu seperti singkong, sagu, jagung, ikan dan lain-lainnya.
“Dapat diyakini pangan lokal dapat membantu menekan lajunya inflasi daerah dan selain itu juga bisa mendorong suksesnya Program ulama peduli inflasi,” ungkap Harum.
Kemudian terkait Makan Bergizi Gratis Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud menyampaikan hal ini menjadi bagian dari strategi jangka Panjang dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi, ”MBG bukan sekedar agenda nasional tetapi investasi masa depan untuk melahirkan generasi unggul. Untuk itu program ini dijalankan bukan hanya dari sisi logistic, tapi sisi edukasi, partisipasi dan kolaborasi,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini juga Sekda Prov.Kaltim Sri Wahyuni menguraikan Kaltim sukses dalam melakukan pengendalian Inflasi antara lain karena fokus dalam empat hal, yakni menjaga keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan dan komunikasi efektif.
Ia menambahkan juga bahwa dalam satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang sudah aktif terdapat di Kabupaten Paser terdiri dari dua unit, Kutai Kartanegara enam unit, Balikpapan tiga unit, Samarinda delapan unit, dan Bontang dua unit. “Sementara ada lima kabupaten yang lain belum aktif,” tuturnya.
Selanjutnya dalam HLM ini Wabup Mahulu Drs. Yohanes Avun, M.Si., menyampaikan bahwa dalam dua minggu terakhir Kabupaten Mahulu mengalami kekeringan yang cukup parah. Akibatnya, distribusi bahan pokok ke wilayah terjauh seperti Long Pahangai dan Long Apari terganggu karena transportasi masih bergantung pada jalur sungai.
Penurunan debit air sungai membuat kapal sulit beroperasi, sehingga pengiriman logistik menjadi terhambat. Hal ini menyebabkan lonjakan harga bahan pokok secara drastis, salah satunya harga beras yang kini mencapai Rp. 1.300.000 per 25 kilogram.
“Jika jalur darat menuju Long Apari sudah baik, hal seperti ini tidak akan terjadi. Kami harap pemerintah provinsi bisa bersinergi membuka akses jalan tersebut,” ujarnya dalam forum.
Selain itu, Wabup juga menyampaikan perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mahulu. Saat ini, lahan untuk program tersebut sudah disiapkan dan tinggal menunggu pengawasan dari tim pusat. Namun, Satgas MBG Mahulu masih belum terbentuk.
Wabup menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG di Mahulu membutuhkan pendekatan khusus. Panduan teknis nasional dinilai sulit diterapkan karena kondisi geografis Mahulu yang berat dan antar wilayah yang berjauhan.
“Jangan paksakan pelaksanaan program sama seperti daerah lain, Mahulu butuh penyesuaian,” tegasnya. (Prokopim/vta)
Tidak Ada Komentar