“Wabup : Gerak Cepat Antisipasi Dampak Kekeringan”
Ujoh Bilang — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Multisektor dalam rangka penetapan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kecamatan Long Apari. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat malam (25/07/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Mahulu Drs. Yohanes Avun, M.Si. dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah terkait, serta Camat Long Apari.
Dalam arahannya, Wabup menekankan pentingnya langkah cepat, terkoordinasi, dan terukur untuk menghadapi potensi kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.
“Kita harus bergerak cepat untuk menetapkan status siaga darurat agar dana SOA dan BTT bisa segera digunakan. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan tepat sasaran dan cepat,” tegas Wabup Yohanes Avun.
Sebagai langkah konkrit, Pemkab Mahulu akan bekerja sama dengan Kodim 0912/Kutai Barat untuk mendistribusikan bantuan logistik ke wilayah Kecamatan Long Apari. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi geografis yang menantang akibat surutnya debit Sungai Mahakam, yang berdampak pada keterbatasan akses jalur air dan darat. Kodim 0912/Kutai Barat diharapkan dapat segera menyampaikan permohonan bantuan ke komando tertinggi sebagai dasar pengajuan sarana pengangkut, khususnya helikopter, guna membantu pengiriman bahan pokok, logistik, dan kebutuhan dasar. Alternatif distribusi melalui jalur darat akan di drop terlebih dahulu di Kampung Long Pakaq, kemudian dilanjutkan secara estafet menggunakan long boat.
Selain itu, Wabup juga menyepakati subsidi ongkos angkut untuk menjangkau wilayah – wilayah sulit akses. Ke depan, Pemkab Mahulu akan memikirkan penyiapan gudang logistik, seperti gudang Bulog atau Koperasi Merah Putih, di lokasi strategis antara dua kecamatan di wilayah hulu.
“Saya ucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam pendistribusian sembako ini. Saya minta pembagiannya harus tepat sasaran. Camat juga saya harap segera melaporkan ke pimpinan agar surat penetapan status siaga darurat bisa segera diterbitkan. Dengan surat ini, kita juga bisa mendapatkan bantuan dari provinsi maupun pusat,” jelasnya.
Wabup juga meminta Dinas PU untuk memperhatikan perbaikan ruas jalan dari Long Pahangai ke Long Pakaq, hingga ke Tiong Ohang dan Long Apari. Menurutnya, jalur darat yang layak akan sangat membantu penanganan bencana, baik saat banjir maupun kemarau.
Sementara itu, Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mahulu (BPBD), Agus Darmawan, S.Pd., M.Si., melaporkan bahwa dampak kekeringan sudah mulai dirasakan sejak 23 Juli 2025. Kekeringan mempengaruhi sektor pertanian, ketersediaan air bersih, dan ekonomi masyarakat di Long Apari yang meliputi Kampung Long Apari, Noha Tivab, dan Noha Silat.
Berdasarkan data BPBD, sebanyak 569 jiwa terdampak kekeringan. Harga kebutuhan pokok pun melonjak drastis — beras 25 kg kini tembus Rp1 juta, sedangkan Gas 12 kg mencapai Rp 800 ribu per tabung.
Agus Darmawan menegaskan bahwa Rakor ini bertujuan memastikan kesiapsiagaan semua pihak, mempermudah mobilisasi logistik dan anggaran, serta mengaktifkan rencana kontinjensi agar respons awal lebih efektif.
Sebagai tindak lanjut, BPBD bersama perangkat daerah akan menyiapkan sistem peringatan dini, menerbitkan edaran peringatan bencana hidrometeorologi, memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan mitigasi risiko kekeringan, termasuk potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, pendataan korban terdampak juga segera dilakukan.
“Dengan penetapan status siaga darurat ini, diharapkan semua pihak tidak panik, tetapi tetap siaga. Antisipasi lebih baik daripada reaktif. Mari bersama-sama menjaga ketahanan masyarakat menghadapi kekeringan,” pungkas Agus Darmawan. (Prokopim/vta)
Tidak Ada Komentar