UJOH BILANG – Mewakili Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm., Kes menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Lintas Sektoral Tahun 2023 dalam rangka kesiapan Pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2023-2024 secara daring bertempat di Aula Polres Mahulu. Rabu (11/10/2023).
Rakor yang dihadiri Bupati/Walikota, Forkopimda se Kaltim dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol. Drs. Imam Sugianto, M.Si, turut hadir Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, S.E., M.B.A., Kapolres Mahulu Anthony Rybok, S.E., beserta jajaran, Danramil Long Bagun Kapten Inf Rahman Sahanung, perwakilan KPU, Bawaslu, serta OPD terkait.
Ditemui usai mengikuti rakor Asisten I drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm., Kes menyampaikan komitmen dukungan Pemkab Mahulu dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.
“Prinsipnya dari Pemkab Mahulu siap untuk mensukseskan Pemilu serentak di tahun 2024, dimana tadi Pak Kapolda juga sudah menjelaskan mengenai persiapan Pemilu dan apa saja yang mesti kita laksanakan dalam pengamanan Pemilu di tahun 2024 nanti,” tutur Asisten I.
Lebih lanjut Asisten I drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm., Kes, juga sedikit menjelaskan terkait akses transportasi ke dua kecamatan hulu riam yang memiliki medan dan kondisi geografis yang sulit jika terjadinya pasang maupun surut air mahakam, seperti yang terjadi pada Pemilu tahun 2019 lalu distribusi logistik ke dua kecamatan hulu riam harus menggunakan jalur udara.
“Dimana pada Pemilu yang lalu di tahun 2019 adanya kejadian dimana distribusi logistic terutama di 4 TPS yang ada di Kecamatan Long Apari ada 4 TPS terjadinya keterlambatan dalam pendistribusian dikarenakan kondisi sungai yang terlalu surut sehingga menjadi terkendala, selain itu juga adanya kekurangan stock distribusi logistic sehingga Mahulu mendapatkannya juga terlambat, akhirnya pengiriman menggunakan coper ini diharapkan semua mungkin diantisipasi kita harus mempersiapkan plan A,B bahkan C jika perlu harus memang menggunakan coper lagi tidak masalah yang penting di petakan dulu masalahnya seperti apa kemudian dicarikan solusi,” ungkap Asisten I.
Dikatakan Asisten I drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm., Kes., melalui rakorda diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan komunikasi antar lembaga atau instansi dengan stakeholder terkait dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang.
“Intinya bahwa kabupaten/kota di ingatkan untuk Pemilu serentak 2023 ini masih harus dilakukan sinergitas lintas sektoral, tidak bisa Pemda, kepolisian, TNI, KPU dan Bawaslu sendirian jadi mesti ada sinergitas bersama, kemudian juga tadi dilakukan pemetaan mengenai potensi kerawanan dalam pemilu dan Mahulu masuk dalam peta rawan pemilu terutama didalam distribusi logistic,”ungkap Asisten I.
Dalam sambutan Kapolda Kaltim Irjen Pol. Drs. Imam Sugianto, M.Si mengatakan, Rakorda lintas sektoral tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari rakor tingkat pusat yang dilaksanakan pada 27 September 2023 di Jakarta.
“Sebagaimana kita ketahui kemarin kita mendapat arahan dari Bapak Mendagri disampaikan dalam forum tersebut, saya sedikit mengutip bahwa beliau menyampaikan indikator keberhasilan Pemilu dan Pilkada serentak itu adalah yang pertama berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku, kemudian yang kedua partisipasi pemilih aktif, kemudian yang ketiga tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama konflik kekerasan dan yang keempat adalah pemerintahan yang ada berjalan dengan lancar baik ditingkat pusat maupun daerah,” jelas Kapolda Kaltim.
Lanjut Kapolda Kaltim Irjen Pol. Drs. Imam Sugianto, M.Si lebih menuturkan, berangkat dari empat indikator yang disampaikan Mendagri tersebut akan menjadi acuan dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024, salah satu langkah strategi preventif dalam pengamanan tahapan pemilu yang akan berlangsung hingga tahun 2024 melalui Operasi Mantap Brata.
“Untuk itu, Polda Kaltim akan menggelar Operasi Mantap Brata pada tahun 2023-2024 tentunya dengan melibatkan unsur terkait, dinas terkait, TNI, kemudian mitra kamtibmas lainnya dengan pengamanan setiap tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu 2023-2024 selama kurang lebih 222 hari terhitung dari tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang kemudian nanti akan diperpanjang,” tutur Kapolda Kaltim.(Prokopim/len)
Tidak Ada Komentar