BALI – Sekretaris Daerah Mahakam Ulu (Mahulu) Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M menghadiri Penutupan Workshop Penetapan Program Prioritas dan Diseminasi Konsep Monev Uji Coba Layanan Pendampingan Implementasi Strategi Sanitasi Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Gelombang II bertempat di The Kuta Beach Heritage Hotel Bali. Jumat (04/08/23)
Workshop yang diselenggarakan oleh Direktorat Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui PIU Teknis PPSP merupakan pembinaan implementasi SSK Program PPSP tahun 2023 pada 24 provinsi dan 56 Kabupaten/Kota di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut Sekda Mahulu Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., melalui workshop pembinaan implementasi SSK Program PPSP tahun 2023 salah satunya rencana tindak lanjut proses milestone satu yaitu komitmen kepala daerah bagi kabupaten/kota yang belum menyelesaikan milestone.
“Termasuk Mahulu tidak semuanya sudah melakukan milestone, tetapi Mahulu sendiri sebenarnya sudah memasuki milestone yang ke dua, dan akan kita agendakan mudah-mudahan sebelum tanggal 17 Agustus sudah ada penandatangan komitmen kepala daerah terkait percepatan pembangunan sanitasi pemukiman, dan kalau komitmen sudah ditandatangani oleh Bapak Bupati berarti kita sudah loncat atau lanjut ke milestone yang kedua mungkin lebih cepat lagi dari teman-teman kabupaten lain, dan yang tidak kalah penting dari hasil workshop ini sudah dilakukan pemetaan, matrik program kegiatan bahkan pendanaan nya baik yang bersumber dari APBD kabupaten/provinsi bahkan dari sumber dana seperti CSR nanti akan kita petakan secara bertahap indikator-indikator ini bisa kita capai untuk PPSP ini di Mahulu,” kata Sekda.
Ditambahkan Sekda Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., dalam mendukung percepatan sanitasi guna pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah kedepan akan intens mengawal perencanaan program PPSP khususnya di Kabupaten Mahulu.
“Kita akan intens dalam rangka percepatan ini, dan kita sebenarnya sudah dibantu juga oleh Balai PPW di provinsi dalam rangka penyusunan perencanaan teknokratiknya, perencanaan nya untuk kedepan apa-apa saja yang harus kita lakukan di Mahulu dalam rangka percepatan pembangunan sanitasi ini, “
“Leading sektor termasuk Bappelitbangda dari sisi perencanaannya supaya konsisten untuk mengawal perencanaan maupun pengalokasian anggarannya setiap tahunnya, bahkan nanti kalau bisa lagi di dalam evaluasi tengah RPJM dan RPJM berikut ini sudah di kunci jadi kalau sudah dikunci di dalam dokumen perencanaan tidak ada pilihan harus dilaksanakan dan di support pembiayaannya, dan sebagai OPD teknis di lapangan kita berharap DPUPR konsisten untuk mengalokasikan anggaran terutama didalam Renja mereka sehingga bisa dipastikan apa yang sudah dihasilkan hari ini betul-betul ditindaklanjuti dengan baik,” tambah Sekda.
Disampaikan Sub koordinator Penganggaran Pemrograman dan evaluasi Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR Renaldi Pradana, ST., M.Sc., Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melaksanakan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di daerah-daerah dalam mengupayakan pencapaian target sanitasi menjadi rujukan daerah dalam memutakhirkan ataupun mengimplementasikan dokumen SSK sebagai modalitas upaya percepatan layanan sanitasi di daerah.
“Kami dari direktorat sanitasi berusaha untuk melakukan pengembangan pembangunan sanitasi termasuk di kabupaten/kota termasuk di Kabupaten Mahulu, memang ada beberapa aspek yang kita kedepankan sebelum kita memulai pembangunan, yang pertama adalah untuk mendapatkan komitmen kepala daerah terlebih dahulu setelah itu baru kita menyusun program kegiatan berdasarkan dari data kondisi eksisting dan permasalahan yang ada, “
“Baru setelah itu kita melihat kebutuhan selama lima tahun kedepan program kegiatan akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi, dan itu kita laksanakan bukan hanya dengan APBD kabupaten saja tetapi termasuk seperti APBD provinsi dan APBN maupun dana swasta jika ada, nanti kita kolaborasikan bersama semua stakeholder sehingga nanti dalam lima tahun kedepan pengembangan sanitasi khususnya di Mahulu dapat sesuai dengan dokumen perencanaannya,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan Sub koordinator Penganggaran Pemrograman dan evaluasi Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR, pelaksanaan implementasi SSK mengacu pada pedoman yang dijalankan dengan proses milestone di tahun pertama dan tahun kedua, pada peta milestone yang pertama ialah mendapatkan komitmen kepala daerah, milestone kedua setelah itu dilakukan penetapan kebijakan dilanjutkan dengan tahun kedua milestone ketiga uji coba model layanan skala terbatas dan milestone keempat yakni uji coba model layanan skala penuh.
“Kita punya peta milestone harapannya untuk mendapatkan komitmen kepala daerah sebelum tanggal 17 agustus sudah bisa, setelah itu kita akan menyusun program kegiatannya sesuai dengan komitmen dari kepala daerah Mahulu sendiri,” harapnya. (Prokopim/len)
Tidak Ada Komentar