“Merupakan Program Prioritas Pemkab Mahulu, Penurunan Stunting Perlu Adanya Kolaborasi Dan Sinergi”
SAMARINDA – Percepatan penurunan stunting merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu), untuk itu penanggulangan stunting bukanlah tugas yang dapat diemban secara individual dan penting adanya kolaborasi dan sinergi antar tim yang terlibat.
Hal ini disampaikan Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) Kristina Tening, S.H., M.Si pada saat membuka Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Analisis Situasi dan Rencana Kegiatan (Aksi 1 dan Aksi 2) dalam 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Mahulu Tahun 2023, di Meeting Room Emerald Lantai 3 Hotel Mercure Samarinda. Minggu (11/06/2023)
“Saya Ingatkan kepada seluruh peserta bahwa penanggulangan stunting ini bukanlah tugas yang bisa diemban secara individual, tekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar tim yang terlibat dalam penyusunan Aksi 1 dan Aksi 2,” kata Bupati.
Lanjut Bupati, Bimbingan teknis ini harus memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan saran dalam mengoptimalkan penggunaan data pada Web Bangda Kemendagri.
“Dorong tim untuk saling mendukung dan bekerja secara kooperatif demi mencapai target penurunan stunting yang kita harapkan,” ujar Bupati.
Untuk itu, melalui sosialisasi dan Bimtek tersebut Bupati menegaskan agar disosialisasikan dengan jelas kepada seluruh peserta tentang tujuan utama dari 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Mahulu.
“Tekankan urgensi dan pentingnya upaya ini dalam mengatasi masalah stunting di daerah kita. Bimtek juga harus memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak stunting pada masa depan anak-anak kita dan bagaimana implementasi Aksi 1 dan Aksi 2 dapat membantu mengurangi angka stunting secara signifikan,” tegas Bupati
Dan Bupati mengingatkan agar diperhatikan dengan cermat bahwa data yang diinput pada Web Bangda Kemendagri harus akurat, relevan, dan mutakhir.
“Oleh sebab itu, Bimtek harus memberikan pemahaman yang jelas tentang proses pengumpulan dan validasi data, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan keabsahan data yang digunakan dalam penyusunan Aksi 1 dan Aksi 2,” imbuh Bupati.
Bupati menambahkan, untuk memastikan setiap peserta memahami pentingnya integritas data dan konsistensi dalam menyusun rencana aksi yang efektif berdasarkan fakta yang akurat dan terpercaya untuk memastikan keberhasilan program penurunan stunting di Kabupaten Mahulu.
Dan sebelum menutup sambutannya Bupati, berpesan kepada Kepala OPD dan seluruh stakeholder yang hadir dalam sosialisasi dan Bimtek untuk segera melakukan rencana aksi yang telah ditetapkan sesuai peran, tugas dan fungsi masing-masing dengan melakukan sinergitas dan kolaborasi.
“Manfaatkan sumber anggaran yang ada sesuai dengan peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan melalui perencanaan yang benar sesuai kebutuhan dan dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi yang baik agar memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Mahulu,” tandas Bupati.
Hal senada disampaikan Tenaga Ahli Kelembagaan Ir. Iskandar Munir selaku narasumber dari Tim INEY Local Government Capacity Building for Acceleration of Stunting Reduction ( LGCB – ASR ) bahwa memang ada tugas yang harus terpenuhi. “Menjadi target bagi kami memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan Bimtek 8 Aksi Konvergensi khususnya Aksi 1 dan 2,” katanya.
Dan ia pun berharap kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut dapat memberikan pemahaman bagi peserta. ” Harapannya dengan kegiatan kita selama 2 hari kedepan, kita semua bisa memahami dengan sejelas- jelasnya yaitu yang terkait dengan pelaksanaan 8 aksi terutama pelaporan kegiatan 8 aksi berupa data – data yang dilaporkan melalui web bangda,” harap Ir. Iskandar Munir.
Untuk diketahui bahwa 8 aksi konvergensi yang dilaksanakan tingkat kabupaten/kota meliputi Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting, Perbup/Perwali Tentang Peran Desa, Kader Pembangunan Manusia, Manajemen Data, Pengukuran dan Publikasi serta Reviu Kinerja Tahunan. (Prokopim/tha)
Tidak Ada Komentar