Pemkab Mahulu Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan SDM Berbasis Kebutuhan Publik

Samarinda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) terus memperkuat kualitas pembangunan daerah, dengan memastikan kebijakan pemerintah bertumpu pada kebutuhan nyata masyarakat. Langkah tersebut diwujudkan melalui dua kajian strategis yang menyoroti penguatan tata kelola pemerintahan serta pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Presentasi Laporan Akhir Kegiatan Kajian Tahun Anggaran 2026, yang diselenggarakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Mahulu, dan dibuka Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, yang diwakili Sekretaris Daerah Mahulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., di Harmony Room, Hotel Puri Senyiur Samarinda. Sabtu (03/10/2026)

Dalam sambutan Bupati yang disampaikan Sekda, ditegaskan bahwa tata kelola pemerintahan tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Pemerintahan harus mampu membaca kebutuhan masyarakat, menerjemahkannya ke dalam kebijakan, serta memastikan pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat.

Karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan diarahkan pada penerapan prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, serta kepastian dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintahan.

“Pemerintahan yang baik harus mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam kebijakan dan pelayanan yang tepat,” demikian pesan Bupati Mahulu yang disampaikan Sekda.

Menurutnya, kualitas pemerintahan juga sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang menjalankannya maupun masyarakat yang menjadi bagian dari proses pembangunan. Karena itu, pengembangan SDM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam agenda pembangunan Mahulu.

Pengembangan SDM diarahkan untuk memperkuat kompetensi, keterampilan, produktivitas dan kemandirian masyarakat sehingga mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus menghadapi dinamika daerah yang terus berkembang.

Angela Idang Belawan berharap hasil kedua kajian tersebut tidak berhenti sebagai dokumen akademik. Lebih dari itu, kajian harus mampu memberikan gambaran objektif mengenai kondisi, persoalan, potensi dan kebutuhan Mahulu, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

“Rekomendasi yang dihasilkan perlu ditelaah berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing, kemudian diselaraskan dengan program dan prioritas pembangunan daerah,” tegas Bupati.

Untuk itu, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait diminta mencermati hasil kajian secara sungguh-sungguh. Setiap rekomendasi perlu memiliki dasar analisis yang kuat dan dapat diterjemahkan ke dalam langkah konkret yang realistis untuk dilaksanakan.

Kepada tim penyusun dan tenaga ahli, Bupati juga meminta berbagai masukan yang berkembang selama presentasi menjadi bagian dari penyempurnaan laporan akhir. Dengan demikian, dokumen kajian tidak hanya memotret kondisi Mahulu, tetapi mampu memberikan arah yang lebih jelas terhadap kebutuhan dan langkah pembangunan ke depan.

Presentasi laporan akhir tersebut menjadi ruang untuk memaparkan hasil kajian, temuan dan rekomendasi, sekaligus menghimpun masukan dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Masukan tersebut selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan laporan serta pertimbangan dalam menindaklanjuti hasil kajian ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dua kajian yang dipresentasikan yakni Studi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Berbasis Kebutuhan Publik di Kabupaten Mahakam Ulu serta Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Berkelanjutan di Mahakam Ulu.

Keduanya disusun sebagai bahan masukan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Mahulu dalam memperkuat kualitas kebijakan, perencanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kajian tersebut, Pemkab Mahulu menegaskan arah pembangunan yang tidak hanya mengejar capaian program, tetapi juga memastikan setiap kebijakan memiliki dasar kebutuhan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan MAHULU MELAJU: Maju, Merata, Berkelanjutan, dengan membangun tata kelola pemerintahan yang semakin responsif sekaligus memperkuat SDM sebagai salah satu modal utama pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut diikuti unsur pimpinan daerah, perangkat daerah, para camat dan TP3D. Presentasi juga menghadirkan narasumber dari PT Hutama Jaya Mulya, Dr. Ir. Setiabudhi, M.Psi., dan Dr. Mohammad Roesly, M.Hum. (Prokopim/tha)