Ujoh Bilang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) menggelar Focus Group Discu...
Ujoh Bilang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Tutupan Lahan Kabupaten Mahulu.
Kegiatan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respons terhadap Perubahan Lingkungan Hidup.
FGD diikuti Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan yang diwakili Wakil Bupati Mahulu Suhuk, S.E., secara daring melalui Zoom Meeting dari ruang kerja Wakil Bupati, Kantor Bupati Mahulu lantai III, Kamis (03/09/2026).
Dalam arahannya, Wakil Bupati Mahulu menegaskan pentingnya dokumen tutupan lahan yang mampu menggambarkan kondisi wilayah secara aktual, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya minta agar dokumen yang disusun benar-benar menggambarkan kondisi tutupan lahan Kabupaten Mahakam Ulu secara aktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan hanya mengandalkan data administratif atau data sekunder, tetapi perlu dilakukan validasi dengan kondisi nyata dilapangan,” ujarnya.
Wabup juga menekankan pentingnya kejelasan sumber data, metode pengolahan, klasifikasi tutupan lahan, serta tingkat ketelitian data yang dihasilkan. Menurutnya, hal tersebut diperlukan agar dokumen dapat menjadi rujukan bersama bagi seluruh perangkat daerah.
“Data yang dihasilkan harus memiliki kejelasan mengenai sumber data, metode pengolahan, klasifikasi tutupan lahan, serta tingkat ketelitiannya. Ini penting agar dokumen dapat digunakan oleh seluruh perangkat daerah sebagai rujukan kita bersama,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta agar dokumen tersebut tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah dan penataan ruang.
“Hasil dokumen ini harus dapat mendukung perencanaan dan pembangunan daerah serta penataan ruang. Jangan sampai dokumen hanya menjadi laporan yang tersimpan di perangkat daerah, tetapi harus dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan ke depan,” tegasnya.
Suhuk meminta agar kondisi kawasan hutan, lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, lahan terbuka, serta jenis tutupan lahan lainnya dapat dipetakan secara baik. Termasuk perubahan tutupan lahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
Menurutnya, data tersebut penting untuk mengetahui perkembangan wilayah Mahulu serta dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Dalam proses finalisasi dokumen, Wabup meminta seluruh perangkat daerah terkait memberikan masukan sesuai tugas dan kewenangannya agar dokumen yang dihasilkan benar-benar komprehensif dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mahakam Ulu, Solman, S.Hut., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan FGD tersebut bertujuan memaparkan hasil akhir penyusunan Dokumen Tutupan Lahan sekaligus memperoleh masukan dan saran dari para pemangku kepentingan.
“FGD ini bertujuan untuk menyampaikan hasil akhir penyusunan Dokumen Tutupan Lahan serta memperoleh masukan dan saran dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan dokumen tutupan lahan di Kabupaten Mahulu,” jelasnya. (Prokopim/aim)
Bagikan Artikel Ini