Bupati Siapkan Relokasi TK Negeri Long Pahangai, Dorong Penataan Status Tenaga Pendidik

Long Pahangai – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan memantau kondisi Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kampung Long Pahangai, Kecamatan Long Pahangai, Kamis (08/10/26).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati menyoroti kebutuhan relokasi TK Negeri ke lokasi yang lebih aman sekaligus meminta pendataan status kelembagaan dan tenaga pendidik. Dalam monitoring itu, Angela Idang Belawan menilai kondisi lokasi PAUD dan Posyandu saat ini belum memadai dari sisi keamanan bagi anak-anak.

Pemerintah daerah juga merencanakan relokasi TK Negeri ke kawasan sekitar sekolah dasar (SD) agar tersedia lingkungan pendidikan yang lebih aman dan nyaman. Jadi, proses relokasi masih menunggu penyelesaian surat hibah lahan yang akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan. Setelah dokumen tersebut tersedia, pemerintah daerah akan menindaklanjuti persiapan pembangunan, mulai dari perencanaan teknis hingga pembersihan lahan (land clearing).

“Untuk kondisi sekarang, PAUD dan Posyandu yang ada belum aman bagi anak-anak. Maka dari itu, relokasi PAUD akan segera dilakukan. Kita menunggu surat hibah untuk melanjutkan proses hingga pembangunan TK Negeri,” ujarnya.

Selain persiapan lahan, Angela meminta Camat Long Pahangai berkoordinasi dengan Kapolsek Long Pahangai untuk membahas pembukaan akses jalan dari bagian atas menuju kawasan PAUD dan Posyandu. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat tanpa harus melewati jalur bawah yang memiliki tanjakan cukup tinggi. Kondisi lahan yang direncanakan untuk pembangunan TK Negeri juga memerlukan penanganan khusus karena permukaannya tidak rata. Karena itu, persiapan teknis dan penataan lahan perlu dilakukan sebelum pembangunan dimulai.

Selain soal sarana dan prasarana, Bupati Mahulu turut menyoroti status kelembagaan TK Negeri Long Pahangai dan kejelasan status tenaga pendidik yang bertugas di sekolah tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, TK tersebut sebelumnya merupakan TK swasta binaan Dharma Wanita yang kemudian berubah status sekolah negeri pada 2024.

Namun, terdapat informasi bahwa proses perubahan status tersebut belum diikuti pencatatan dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kondisi ini diduga berdampak pada kesempatan sejumlah tenaga pendidik untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada saat itu.

“Menindaklanjuti hal tersebut, Saya meminta Dinas Pendidikan melakukan pendataan menyeluruh terhadap TK yang telah dinegerikan, termasuk status administrasi sekolah dan tenaga pendidik yang masih menerima honor melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA),” jelas Bupati.

Angela Idang Belawan menyampaikan bahwa data yang akurat dan terverifikasi diperlukan sebagai dasar koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi tenaga pendidik. Dan berdasarkan komunikasi dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, penataan tenaga non-ASN melalui skema PPPK paruh waktu menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian, termasuk bagi tenaga teknis di lingkungan pendidikan.

“Karena itu, pemerintah daerah akan menghimpun data yang diperlukan sebagai bahan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat, agar persoalan administrasi dan status tenaga pendidik dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Melalui monitoring ini, Bupati Mahulu berharap upaya peningkatan sarana pendidikan dapat berjalan seiring dengan penataan administrasi kelembagaan dan perhatian terhadap tenaga pendidik. Dengan demikian, fasilitas pendidikan yang lebih layak dapat terwujud, sementara keberlangsungan pelayanan pendidikan bagi anak-anak di wilayah Long Pahangai tetap terjaga.(Prokopim/vta)